Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Crime

Terbukti Terima Suap dari Beberapa Pengusaha, Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Editor
Terbukti Terima Suap dari Beberapa Pengusaha, Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
Sidang pembacaan putusan Nurdin Abdullah (Foto: Chanel Youtube KPK)

Palopo Media, Makassar – Nurdin Abdullah djatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara.

Hukuman itu diterima Nurdin Abdullah setelah Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino di Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis dirinya bersalah, Senin (29/11/2021) sekira pukul 23.00 Wita.

Baca Juga: Sempat Lari dan Ubah Identitas Diri, DPO Korupsi yang Rugikan Negara Hingga Rp1,2 Miliar Akhirnya Ditangkap Kejari Palopo

Selain pidana penjara, Nurdin Abdullah juga dikenakan denda pidana sebesar Rp500 juta.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda,” kata Ketua Majelis Hakim.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, ditambah denda pidana Rp500 juta. Jika tidak bisa dibayar diganti kurangan 4 bulan,” lanjutnya.

Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada Nurdin Abdullah lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), yakni 6 tahun.

Baca Juga: Diduga Lakukan Korupsi, KNPI Desak Walikota Makassar Pecat Direktur Keuangan PDAM

Menurut Majelis Hakim, vonis yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan Nurdin Abdullah telah menerima suap dari 6 pengusaha.

Dimana hal itu membuat Nurdin Abdullah terbukti melanggar Pasal 12B ayat 1 UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto 64 ayat 1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Untuk diketahui, selain pidana penjara dan denda, Nurdin Abdullah juga harus membayar uang denda pengganti atas suap yang diterimanya.

Dimana sebelum ini, barang-barang berharga Nurdin hasil suap senilai Rp5 miliar juga telah disita.

Baca Juga: Hutang Menggunung!!! Aset BUMN Konstruksi Dijual Murah, Pekat IB Desak KPK dan BPK Periksa Laporan Keuangan BUMN Kontruksi

Bahkan, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu juga dikenakan kepada Nurdin Abdullah. (***)

Baca Juga  Hendardi: Putusan MK Terkait Aturan Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Harus Dipatuhi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan Konten