Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Nasional

Petrus Selestinus: Putusan MK dan MA Kritikan Keras Bagi Ombudsman RI, Komnas HAM dan 57 Pegawai KPK Non Aktif

Editor
Petrus Selestinus: Putusan MK dan MA Kritikan Keras Bagi Ombudsman RI, Komnas HAM dan 57 Pegawai KPK Non Aktif
Petrus Selentinus, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi (Foto: Dokumentasi/Istimewa)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dalam perkara Uji Materil No : 26 P/HUM/2021, tanggal 9 September 2021, yaitu Menolak Gugatan Uji Materiil.

Dimana gugatan ini dilayangkan oleh Pegawai KPK nonaktif terhadap Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

“Putusan MA ini merupakan tamparan keras sekaligus harus menjadi pembelajaran berharga bagi Ombudsman RI, Komnas HAM dan 57 Pegawai KPK nonaktif,” kata Petrus Selentinus, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi dalam siaran persnya, Sabtu (11/09/2021).

Menurut Petrus, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. : 34/PUU-XIX/2021 serta Putusan MA No. : 26/P/HUM/ 2021 yang amarnya Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon I, Yudi Purnomo dan Pemohon II, Farid Andhika.

“Putusan ini sekaligus menutup ambisi 57 Pegawai KPK nonaktif dapat menjadi ASN pada KPK meski TMS, bahkan mereka menganggap TWK KPK tidak memiliki landasan hukum,” gamblangnya.

Padahal kata Petrus, Putusan MK dan MA dimaksud, telah mempertimbangkan semua aspek. Baik pembentukan normanya maupun aspek pelaksanaan TWK, sehingga upaya 57 Pegawai KPK nonaktif menjadi ASN pada KPK sudah tertutup.

“Tentu ini bagi Pimpinan KPK, sudah tidak ada lagi hambatan yuridis dan psikologis. Diharapkan KPK segera menerbitkan Surat Pemberhentian secara definitif terhadap 57 Pegawai KPK nonaktif, tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir,” tegasnya.


Kontributor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten