Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Nasional

Perusahaan ini Dianggap Berupaya Lumpuhkan Perjuangan Petani, Setara Institute Mendesak

Editor
Perusahaan ini Dianggap Berupaya Lumpuhkan Perjuangan Petani, Setara Institute Mendesak
Ketua Setara Institute Hendardi (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA – Ketua Setara Institute dan Tim Advokasi Keadilan Agraria Hendardi menganggap PTPN V dan PT Langgam Harmuni berupaya melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dengan mengaburkan barang bukti.

Dimana uapaya itu menurutnya dilakukan dengan mempercepat permohonan izin perkebunan atas 390,5 hektar lahan kebun oleh PT. Langgam Harmuni.

Padahal kata Hendardi, pemilik perusahaan tersebut merupakan terlapor dalam kasus penyerobotan tanah yang sudah diproses Bareskrim Polri. Saat ini proses pemeriksaan dan penyelidikan sudah memanggil 37 orang saksi.

“Sebanyak 622 surat dan 7 Sertifikat Hak Milik atas nama petani-petani Kopsa M dijaminkan ke Bank Mandiri Jakarta untuk pembiayaan kebun sejak 2003. Sudah tegas bahwa lahan yang dimohonkan oleh PT Langgam Harmuni adalah lahan milik petani. Dan saat ini dalam proses hukum di Bareskrim Polri,” katanya kepada media, Senin (13/09/2021).

Kata Hendardi, saat ini Bupati Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengesahkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai salah satu syarat penerbitan izin perkebunan. Padahal sejak 2019, Kopsa M telah berkirim surat yang pada intinya menolak dan keberatan dengan permohonan perizinan kebun ilegal tersebut.

“Jika terus melanjutkan proses permohonan izin tersebut. Langkah nekat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kampar itu merupakan bentuk maladministrasi dan tindak pidana, karena menghalang-halangi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung,” ujarnya mengingatkan.

Menurut pengacara senior ini, kasus sengketa petani dan PTPN V sudah ditangani Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri. Ia berharap Kepala Dinas dan Bupati jangan sampai disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan menghalang-halangi upaya pencarian keadilan (obstruction of justice).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten