Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Nasional

Pengesahan UU IKN, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan? HMI MPO: Ancaman Bagi Masyarakat Adat

Editor
Pengesahan UU IKN, Ibu Kota Indonesia Dipindahkan? HMI MPO: Ancaman Bagi Masyarakat Adat
Muhammad Aldiyat Syam Husain (Foto: Dokumentasi/Istimewa)

Palopo Media – Kabar pemindahan Ibu Kota Indonesia ke daerah Kalimantan Timur menuai beragam pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Terlebih saat Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) yang semula hanya rancangan telah resmi disahkan menjadi UU pada Selasa (18/01/2022) lalu.

Penolakan atas pemindahan ibu kota ini pun ramai disampaikan. Salah satunya oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO).

Direktur Koordinator Nasional (Kornas) Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LBHMI) Muhammad Aldiyat Syam Husain, mengatakan bahwa HMI MPO sejak awal tidak sepakat dengan pemindahan ibu kota negara.

“Sejak awal riak-riak rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kami turut mengawal dan bahkan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR/MPR RI sebagai mosi ketidakpercayaan kami,” ujarnya, Jumat (21/01/2022).

Aldiyat menilai bahwa pemindahan ibu kota ini bukan berdasarkan kepentingan masyarakat luas.

“Kami menilai rencana pemindahan ibu kota negara baru adalah ambisi pemerintah dan DPR terhadap pemindahan ibu kota negara baru,” tuturnya.

Aldiyat pun menuturkan bahwa pihak pemerintah tidak melakukan analisis mendalam mengenai dampak di berbagai sektor bila ibu kota dipindahkan.

“Rencana pemindahan ibu kota negara baru, kami nilai tidak memiliki dasar kajian kelayakan, adapun dari hasil kajian internal kami meliputi aspek hukum, ekonomi, sosial, dan ekologi, yang mana harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan DPR sebelum diputuskan,” ungkapnya.

Ia pun menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota sangat mengancam keselamatan ruang hidup masyarakar, terutama masyarakat adat.

“Rencana pembangunan ibu kota negara, kami anggap sangat berpotensi menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama adat Suku Balik dan Suku Paser dan warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan tersebut,” terangnya.

Baca Juga  Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura, Diyakini Dapat Berantas Kejahatan Lintas Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan Konten