Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Nasional

Pemerintah Cabut Izin 2.078 Perusahaan Tambang Minerba, 192 Sektor Kehutanan dan Ribuan Hektar HGU Perkebunan

Editor
Pemerintah Cabut Izin 2.078 Perusahaan Tambang Minerba, 192 Sektor Kehutanan dan Ribuan Hektar HGU Perkebunan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Foto: Dokumentasi/ Istimewa)

Palopo Media, Jakarta – Pemerintah resmi cabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 34,448 hektare, Kamis (06/01/2022).

Hal itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (06/01/2022).

Presiden menjelaskan bahwa 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Kemudian untuk 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare yang dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Sedangkan kata Jokowi, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare juga dicabut.

Dari luasan tersebut, Jikowi memaparkan bahwa sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

“Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya,” tegas kepala Negara Republik Indonesia ini.

“Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut,” tambahnya.

“Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya lebih lanjut.

Baca Juga  PPDI Sulteng Datangi dan Curhat ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten