Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
Nasional

Opini: Minyak Sawit di Ibu Kota Negara

Editor
Opini: Minyak Sawit di Ibu Kota Negara
Azman Asgar, Jubir Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah (Foto: Dokumentasi/Istimewa)

Palopo Media, Opini – Dua isu yang kini menggelinding ke permukaan, soal minyak goreng dan pemindahan IKN (Ibu Kota Negara).

Keduanya saling berkelindan satu sama lain, problemnya sama tentang bisnis oligarki.

Salah satu modal utama tumbuhnya kelompok plutokrat (baru maupun lama) di Indonesia dihasilkan dari bisnis perkebunan Sawit.

Bisnis ini terbilang menjanjikan setelah bisnis pertambangan, nama seperti Martua Sitorus (Wilmar), Anthony Salim (Salim Group), Keluarga Wijaya (Sinar Mas) merupakan nama-nama paling beken dalam dunia perkebunan sawit, tak tanggung-tanggung majalah Forbes memasukan nama mereka dalam daftar deretan orang terkaya dunia.

Jika digabungkan, kekayaan para pebisnis sawit bisa mendekati jumlah APBN kita.

Nama-nama mereka tercatat sebagai pemegang izin usaha perkebunan yang menguasai jutaan hektare tanah yang tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Aceh, kini sudah berekspansi dengan cepat ke pulau Sulawesi hingga Provinsi Papua.

Tingginya harga minyak goreng dipasaran, tidak lepas dari monopoli perusahaan yang mereka kendalikan, di saat permintaan CPO dunia meningkat, penjualan harga minyak dalam negeri juga ikut naik, padahal para ‘bussines man’ sawit tidak hanya memiliki pabrik produksi minyak sawit, tapi ikut memiliki lahan sawit skala besar.

Dua dekade pasca Reformasi, orientasi politik kita bergesar dari politik nilai dan pragmatis ke politik industri dan politik pragmatis. Kondisi ini membuka lebar peran para ‘bussiness man’ sumber daya alam dalam mengakses kekuasaan.

Selain nama-nama beken ‘bussiness man’ di atas, politisi beken tanah air juga memiliki bisnis sumber daya alam di tanah air, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari bisnis tambang, migas hingga perkebunan sawit.

Nama LBP paling sering masuk dalam daftar bisnis SDA di tanah air, di susul Hasyim Djojohadikusumo (kakak Prabowo Subianto) hingga Prabowo Subianto.

Baca Juga  Moderating Effect of Pancasila: Dari dan Untuk?

Persengkokolan para ‘bussiness man’ dengan para politisi pragmatis yang bertengger di Partai Politik menjadi dalang penyimpangan keadilan sosial di tanah air, termasuk tingginya harga minyak goreng curah dipasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bagikan Konten