Palopo Media

Media Informasi Terkini

URL Berhasil Disalin
News

Bupati Luwu Paparkan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2022, Ada 5 Asumsi Target Indikator Ekonomi Makro yang Digunakan

Editor
Bupati Luwu Paparkan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2022, Ada 5 Asumsi Target Indikator Ekonomi Makro yang Digunakan
Penyerahan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Luwu (Foto: Dok. Humas Luwu)

LUWU – Bupati Luwu Dr. DRS. H. Basmin Mattayang, M.Pd memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Kamis (07/10/2021).

Dalam sidang itu, Bupati Luwu menjelaskan bahwa terdapat 5 asumsi target indikator ekonomi makro yang dipergunakan di tahun 2022.

Kelima asumsi itu ialah pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di angka 5,84%, angka kemiskinan diangka 12,10%, tingkat pengangguran terbuka 4,24% indeks pembangunan manusia berada pada angka 72,01 point serta angka gini 0,354 point.

“Asumsi target ini berangkat dari kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Luwu pada khususnya,” ucapnya.

Dalam sidang ini pula, Bupati Luwu juga turut menjelaskan 3 garis besar yang memuat struktur APBD Kabupaten Luwu Tahun 2022.

“Pertama, Pendapatan Derah Dalam APBD 2022 Diproyeksikan Sebesar 1,44 triliun lebih,” lanjutnya.

Dimana menurut Basmin, pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 120
milyar lebih.

Sementara pada sektor pendapatan transfer sebesar 1,24 triliun lebih. Pada sektor lain-lain, pendapatan daerah yang sah sebesar 78,01 milyar lebih.

“Kedua, belanja daerah dalam APBD 2022 ditargetkan sebesar 1,44 triliun lebih,” katanya.

Dimana menurutnya pada sektor belanja operasi sebesar 951,56 miliyar lebih.

Kemudian pada sektor belanja modal sebesar 245,04 miliyar lebih,
sektor belanja tidak terduga sebesar 4 milyar dan sektor belanja transfer sebesar 242 miliyar lebih.

“Yang ketiga, pembiayaan dalam rancangan APBD pada sektor penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 5 milyar,” katanya.

Sedangkan pada sektor pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar 4 milyar.

Bagi Bupati, rancangan kebijakan ini dibuat dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19.

“Arsitektur kebijakan fiskal daerah harus antisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan kemampuan dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian resiko,” tandasnya.

Hal itu agar keberlanjutan fiskal jangka panjang daerah tetap terjaga. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten