Sembako Akan Kena Pajak? Ini Tanggapan Pedagang di Palopo

Blog Single

PALOPO - Pemerintah akan mereformasi sistem perpajakan yang ada saat ini, dan disebut-sebut mampu menciptakan sistem pajak lebih adil (fair) dan tepat sasaran.

Salah satu reformasi yang dilakukan adalah mengenakan pajak pada barang-barang tertentu yang sebelumnya bebas tarif PPN, termasuk sembako dan jasa pendidikan. Niat ini sudah tercantum dalam draft Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rencananya, RUU bakal dibahas bersama DPR RI tahun ini, mengingat agenda reformasi pajak sudah tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Jenis sembako yang dipajaki

Mengutip draft RUU, Kamis (10/06/2021), sembako yang akan dikenakan tarif PPN meliputi, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Dengan kata lain, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Respon pedagang pasar

Disisi lain, kebanyakan pedagang, khususnya yang berjualan di Pusat Niaga Palopo (PNP) belum mengetahui terkait wacana tersebut.

Namun jika memang nantinya wacana itu terealisasi, pedagang mengungkapkan bahwa mereka pasti akan kesulitan.

"Sekarang saja belum ada pajaknya, penjualan kita turun," kata salah satu pedagang kepada palopomedia.com, Kamis (10/06/2021).

Menurutnya, mereka heran dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.

"Berarti kita kalau menjual dikenakan pajak ? Maksudnya Pemerintah apa ? Ada ada saja," ujarnya sembari tersenyum.

Namun adapula pedagang yang mengatakan hanya menerima apapun keputusan pemerintah.

"Yah mau diapa kalau begitu maunya pemerintah," tandas pedagang lain.

Untungnya sembako dipajaki

Beberapa pihak menilai, pemajakan sembako memiliki keuntungan. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, salah satu keuntungannya adalah menurunnya belanja pajak (tax expenditure).

Berdasarkan laporan belanja pajak yang dirilis tahun 2020 lalu, belanja pajak dari kebijakan pengecualian PPN mencapai Rp 73,4 triliun (2019), atau sekitar 29 persen dari seluruh total belanja pajak Indonesia.

Lebih rinci, jumlah belanja pajak dari pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok adalah yang terbesar yakni sebesar Rp 29 triliun.

Artinya, penghapusan pengecualian tarif PPN untuk barang tertentu termasuk sembako mampu menurunkan belanja pajak nasional.

Lagipula kata Darussalam, pengecualian PPN bisa mendistorsi dan mengurangi netralitas dari sistem PPN. Selain itu, dapat berdampak bagi kinerja optimalisasi PPN.

Janji pemerintah banjiri bansos

Seolah satu garis, Staf khusus menteri keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, pemerintah akan memperkuat bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin bila sembako dikenakan tarif PPN.

Disebutnya, kebijakan penyaluran bansos lebih adil daripada mengecualikan tarif PPN untuk sembako yang bisa dinikmati semua kalangan. Penguatan bansos pun jadi lebih tepat sasaran, karena semakin banyak bantuan yang diarahkan ke orang yang berhak secara langsung.

"Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN, dengan bansos yang diterima rumah tangga," kicau Yustinus dalam akun Twitternya, Kamis (10/06/2021).

Sejauh ini, pengecualian PPN untuk sembako dan jasa yang luar biasa banyak lainnya memang terbukti membuat penerimaan pajak negara jadi tak optimal.

Janji tak membabi buta

Selain menjanjikan bansos lebih optimal, Yustinus juga menjanjikan bahwa pemerintah tak akan membabi buta menambah objek pajak saat pemulihan ekonomi masih berlangsung.

Kebijakan pajak yang baru membuat orang yang mampu menyubsidi pajak orang yang kurang mampu sehingga terjadi gotong royong. Sebab bila pajak disamaratakan untuk semua warga, maka Indonesia menjadi terlalu baik.

Saking baiknya, banyak barang dan jasa yang dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, semua bebas tanpa pajak.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," tandasnya. (**/ep)

Share this Post:
Ditulis Oleh PALOPOMEDIA
Image

Redaksi Palopomedia.com

0 Comments