Optimalisasi Peran Prusda, PRIMA Sulteng Berikan Empat Point Penting

Blog Single

PALU - Azman Asgar, Juru Bicara (Jubir) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah kembali angkat bicara terkait potensi BUMD di daerah.

Menurutnya, jika merujuk pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khsusunya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil makmur.

"Jika merujuk pada Pasal dan UU di atas, maka peran BUMD begitu strategis dalam menentukan pembangunan sebuah daerah, sekaligus menjadi simbol kemandirian daerah," katanya dalam press release yang diterima palopomedia.com, Senin (19/07/2021).

Pengoptimalan peran Perusda sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja kata Azman, menjadi tugas utama pemerintahan baru Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya.

Bagi Jubir Prima itu, dalam meningkatkan sumber pendapatan baru bagi PAD Provinsi Sulawesi Tengah, paling tidak ada 4 (empat) poin penting yang kami anggap penting untuk dikerjakan pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja Perusda Sulteng.

Keempatnya yaitu BUMD tidak perlu lagi menerima dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, sudah jadi pengetahuan umum konsepsi pembiayaan seperti ini "besar pasak dari pada tiang" serta rawan untuk diselewengkan.

Baca Juga: Terkait Komposisi Perusda, Ini Kata Jubir Prima Sulteng

Lalu BUMD untuk mendapatkan modal dengan konsep new rules, Pemerintahan Provinsi mengkonsolidasikan aset daerah yang belum termanfaatkan dijadikan jaminan ke Bank, dari Bank inilah menjadi modal BUMD untuk menggerakan bisnis to bisnis BUMD memiliki dua kewajiban, membayar kredit ke Bank dan membagi deviden dengan pemerintah Provinsi.

BUMD juga segera melanjutkan dan mengoprasionalkan BUMD Migas yang sempat tertunda pada rezim sebelumnya, upaya ini sebagai jalan pengambilan hak partisipasi 10% pada operasi migas di Kabupaten Banggai yang sudah produksi sejak tahun 2015. Hal yang tidak boleh di tawar atau ditunda.

Dan yang terakhir, Mode operasi BUMD hendaknya di buat lebih agresif dalam bentuk Joint Venture dengan intentitas bisnis yang sudah eksis di lapangan pertambangan atau perkebunan, ini untuk mempercepat perolehan deviden dan adaptasi bisnis murni oleh BUMD. 

"Sebagai contoh, pemerintah provinsi memiliki kewenangan menetapkan Tandan Buah Segar (TBS). Pada prakteknya banyak perusahaan sawit membeli jauh di bawah harga TBS yang ditetapkan pemerintah daer Koperasi Tani. TBS yang berasal dari Koperasi Tani di beli oleh BUMD berdasarkan harga TBS, tentu berdasarkan hukum kontrak dan tidak mengabaikan kontrak sebelumnya antara koperasi tani dengan perusahaan sawit," jelasnya. (rls/red)

Share this Post:
Ditulis Oleh PALOPOMEDIA
Image

Redaksi Palopomedia.com

0 Comments